Pendidikan

Dituding Pungli, SMKN 1 Membantah


PROBOLINGGO – SMKN 1 Kota Probolinggo dililit dugaan pungutan liar (pungli). Dugaan itu diadukan ke Saber Pungli Polres Probolinggo kota oleh Ketua LSM Bersatu Syafiuddin, Senin (10/1) sore. Namun, dugaan pungli ini dibantah pihak SMKN 1. Adanya tarikan terhadap siswa itu dinyatakan sudah sesuai prosedur dan kembali juga untuk siswa.

Syafiudin mengatakan, berdasar laporan yang diterimanya dari salah satu wali murid, pihak sekolah atau komite menarik pungutan kepada wali murid. “Kenapa saya sebut pungutan? Karena nominal ditentukan. Kelas 10 ada penarikan Rp 754 ribu per siswa,” kata pria yang karib disapa Udin itu usai melapor ke polresta kemarin.

Menurutnya, memang pungutan di setiap tingkatan kelas tidak sama. Udin menyebutkan,  untuk kelas XI ditarik Rp 828 ribu. Kelas XII Rp 844 ribu. “Nah, kemudian pembayarannya ditentukan. Ada Februari, ada juga Maret. Bahkan untuk penentuan ini, ketua komite yang nulis,” katanya.

Ia berharap, hal seperti ini tidak sampai terjadi. “Sesuai aturan, penarikan itu boleh dilakukan, yakni untuk sumbangan pendidikan. Makanya dengan temuan ini, kami adukan ke saber pungli,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite SMKN 1 Kota Probolinggo Hari Sunarko saat ditemui di SMKN 1 kemarin didampingi Sekretaris Komite Tukiman. Mereka tegas membantah tuduhan melakukan pungutan liar. “Nggak ada harus bayar sekian, karena rinciannya itu ada. Dan semuanya kembali ke siswa, seperti seragam, PHBS-PHBI, OSIS dalam rangka uang tahunan,” jelas Hari.

Menurutnya, besaran iuran itu sudah ada agreement dengan wali murid. Termasuk detail kebutuhan yang harus dibayar siswa selama setahun. “Waktu sosialisasi sudah kami sampaikan. Wali murid setuju semua dan diterangkan di sekolah,” katanya.

Tentang besaran iuran yang tidak sama antara kelas X, XI, dan XII, terjadi karena ada asuransi siswa. Kelas XI ada praktik di luar sekolah. “Ketika mereka praktik kemudian maaf ada yang kecelakaan, mereka mendapatkan klaim dari asuransi. Nah, itu juga sudah ada kesepakatan dengan wali murid,” terang Hari.

Selain itu, tambah Hari, sebagian kecil dari pungutan itu diperuntukkan membantu gaji GTT dan PTT yang jumlahnya mencapai 30 orang. Sebab, gaji mereka tidak terkover BOS maupun Pemerintah Provinsi Jatim. “Karena kekurangan guru banyak, makanya kami rekrut (GTT dan PTT) agar proses KBM tetap berlangsung,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Dwi Angraini menyerahkan semuanya pada Komite Sekolah terkait teknis pembiayaan. Hanya menurutnya, saat proses tersebut semuanya sesuai prosedur. Lagipula, tidak ada tekanan dan penentuan biaya maupun deadline pembayaran. “Komite sekolah dan wali murid semuanya saling sepakat dan disosialisasikan dengan baik. Tidak ada yang menentukan sekian. Semuanya sesuai dengan kesepakatan mereka,” jelasnya.

Wanita yang karib disapa Eni ini menyatakan, tarikan ini sebenarnya sudah jauh lebih murah dibanding tahun tahun sebelumnya. Salah satunya adalah alokasi anggaran yang tidak untuk siswa, dicoret. “Kami sampaikan ke komite di awal-awal, alokasi kami hanya 75 persen. Sedangkan 25 persen sisanya untuk subsidi silang kepada siswa yang tidak mampu,” jelasnya. (rul/iwy)


Bagikan Artikel