Pendidikan

Perwakilan Guru Madin ke Dewan


PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo datang ke kantor DPRD setempat, Rabu (24/11). Mereka mengikuti audiensi dengan harapan DPRD akan lebih memperhatikan kesejahteraan Madrasah Diniyah (Madin).

Humas DPC FKDT setempat Moch. Firdaus mengatakan, setidaknya ada 2 poin yang ingin disampaikan oleh pihaknya dalam audiensi tersebut. Pertama, pihaknya berharap DPRD setempat bisa membuat Peraturan Daerah yang membahas tentang Madrasah Diniyah.

“Kami ingin ijazah Madin tingkat ula dijadikan syarat untuk daftar sekolah di tingkat MTs maupun SMP. Begitupun dengan ijazah madin tingkat wustho, dijadikan syarat untuk daftar sekolah di tingkat MA maupun SMA,” katanya.

Tujuannya adalah agar masyarakat akan berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke Madin. Sebab, hingga saat ini Madin masih dipandang sebelah mata atau kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal, menurutnya, di Madin inilah pemahaman budi perkerti atau akhlak dari generasi penerus bangsa diberikan.

“Selain perjuangan mencerdaskan anak bangsa. Di Madin ini ada nilai-nilai agama yang diperjuangkan,” ujarnya.

Permintaan kedua berkaitan dengan honor atau upah dari tenaga pendidik di Madin. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah daerah yang mengatur tentang pemberian gaji bagi bagi tenaga pendidik di Madin.

“Bantuan yang ada selama ini hanya dari Pemprov. Sedangkan dari pemerintah daerah belum ada. Makanya kami harap permohonan ini dibawa ke rapat Banggar (Badan Anggaran) Dewan untuk kemudian dianggarkan di APBD,” harapnya.

Harapan ini menurutnya muncul setelah terjadi pergantian pimpinan di Jawa Timur. Menurutnya, setelah Soekarwo dan Saifullah Yusuf menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil gubenur Jawa Timur, pemberian gaji bagi tenaga pendidik di Madin hanya dilakukan dalam setengah tahun dan diberikan dalam sekali pencairan.

“Sekarang, yang digaji itu hanya 6 bulan. Nah, 6 bulan selanjutnya ini yang kami harapkan ada dari Pemerintah Kabupaten. Karena daerah lain seperti Jember, Pasuruan, dan Situbondo sudah ada anggarannya di APBD,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD setempat Rika Apria mengatakan, proses pembuatan perda tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga, pihaknya terlebih dahulu akan menyampaikan keinginan dari FKDT tersebut kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD setempat. Selain itu, untuk persoalan honor guru madin, pihaknya akan mengusahakan persoalan tersebut dianggarkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

“Madin ini memang sudah kami perhatikan, namun untuk saat ini kami masih memperjuangkan nasib RT dan RW agar terbackup dalam BPJS ketenagakerjaan. Baru selanjutkan kami akan perjuangkan juga yang guru madin. Jadi bergantian. Dan untuk yang tadi disampaikan, tentu akan kami tindaklanjuti,” paparnya. (ay/eem)


Bagikan Artikel