Pendidikan

PGRI Sebut Permendikbud Diskriminatif


Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo (Istimewa/Koran Pantura)PROBOLINGGO – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, menulai protes. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo misalnya, menyebut peraturan tersebut diskriminatif.

Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo mengatakan, peraturan tersebut cenderung diskriminatif terhadap sekolah swasta. Pasalnya, kebijakan itu bisa saja membuat anak bangsa yang bersekolah di lembaga sekolah swasta menjadi bodoh.

Menurutnya, pada peraturan tersebut ada pasal yang jelas bisa menghalangi sejumlah sekolah untuk mendapatkan dana BOS. Hal ini pastinya akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar (KBM) di lingkungan sekolah.

“Untuk mendapatkan BOS pada pasal 1 ayat 2 huruf d di peraturan tersebut harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Dan ini tidak berlaku untuk sekolah negeri,” kata Purnomo kepada Koran Pantura, Selasa (7/9).

Oleh sebabnya, ia menuntut pemerintah mencabut peraturan tersebut. Sehingga, proses pencairan dana BOS bisa kembali lancar seperti sebelum adanya peraturan tersebut.

“Harus dicabut. Karena ini diskriminatif terhadap sekolah swasta. Harusnya mereka berkaca pada sejarah. Sekolah-sekolah swasta ini merupakan cikal-bakal adanya lembaga pendidikan nasional. Sebelum kemerdekaan, sekolah swasta sudah ada. Jadi, jangan lupa sejarah,” tegasnya.

Purnomo juga menjelaskan, kebijakan itu sangat bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana tujuan negara salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alokasi dana BOS sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.

“Kalau ini yang terjadi, BOS tidak bisa dicairkan, tentu biaya akan dibebankan ke siswa. Dengan kata lain, sekolah tidak lagi gratis. Lantas bagaimana dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah?” terangnya.

Purnomo mengatakan, pihaknya meminta sekaligus mendesak agar peraturan tersebut segera dicabut. Sebab, sudah seharusnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Termasuk dalam alokasi dana BOS.

“Ada hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ini melanggar konstitusi. Kami mendesak itu dicabut. Negara harus tetap hadir, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar pria yang berdomisili di Kecamatan Gending tersebut. (ay/iwy)


Bagikan Artikel