Pemilu 2024

Plus Minus Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup


Oleh: Tunjung Mulyono

Adanya permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), sontak membuat geger jagat perpolitikan di Indonesia. Apalagi hasil dari uji materi itu akan sangat menentukan terhadap sistem pemilu yang akan diterapkan pada pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

MK saat ini tengah memproses dan menyidangkan permohonan uji materi yang diajukan oleh sekelompok orang itu. Namun, wacana perombakan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, telah menyita perhatian banyak pihak. Terutama kalangan partai politik, aktivis, dan para akademisi. Begitu pula rakyat yang nantinya akan jadi pemilih dalam Pemilu.

Mengutip kpu.go.id, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan alat untuk menentukan haknya dalam mengusung wakilnya di parlemen maupun di lembaga kepresidenan. Metode yang digunakan dalam Pemilu adalah Sistem Proposional.

Lantas, apa itu sistem pemilu proporsional?
Dalam bahasa sederhananya, proporsional yaitu sistem dimana rakyat bebas menentukan dan mengusung wakilnya untuk menduduki jabatan di parlemen. Sistem pemilihan proposional yang sering disebut sebagai sistem pemilihan multimember constituency atau sistem perwakilan seimbang (singkat kata ‘sesuai porsinya’). Dalam artian ‘suatu sistem pemilu yang dijadikan sebuah sarana untuk memperebutkan kursi di parlemen menurut porsi-porsi yang telah ditentukan’.

Sistem proposional terbagi atas dua sistem yaitu pemilu sistem proporsional tertutup (close list system reprensentative) dan pemilu sistem proporsional terbuka (open list system representative). Pemilu sistem proporsional tertutup dan terbuka mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Jamaluddin dalam bukunya yang berjudul ‘Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945’, sistem pemilu proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya, tetapi atas dasar perolehan suara dari partai politik.
Sehingga walapun rakyat mengusung wakilnya atau memilih salah satu calon, suaranya tidak mutlak berada pada wakilnya itu. Melainkan suaranya tersebut dihitung menjadi suara partai politik pengusungnya.

Artinya walaupun suara wakilnya yang dipercaya itu dinyatakan tinggi, namun keputusan kemenangan pada calon mutlak berada di tangan parpol yang mengusungnya sebagai calon legislatif (caleg). Dengan kata lain, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja dan tidak memilih calonnya.

Sementara itu, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih atau rakyat dapat memiih wakil/calonnya secara langsung untuk menduduki tempat di parlemen. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka merupakan sistem proporsional yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk parlemen.

Perbedaan sitem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Dalam proporsional terbuka, pemilih memilih calon yang diusungnya secara bebas tanpa paksaan pihak lain. Calon pemenangnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diraih saat pemilu berlangsung.

Sistem ini sangat mengakomodasi kader untuk tumbuh dan besar dari bawah atau dari grassroot bisa menang, karena kader tersebut sudah mempunyai dukungan massa; dan menciptakan para caleg yang selalu aktif turun ke rakyat untuk mendengar aspirasi.

Adapun kelebihan sistem ini, yakni menyemangati para caleg untuk perbanyak memobilisasi dukungan massa; Kemistri dan kedekatan antara caleg dan rakyat semakin kuat dan mesra; Mempersatukan kedekatan antar sesama pemilih/rakyat yang satu dengan yang lain; dan salah satu bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi.

Sedangkan kekurangannya yakni: Membuka peluang terjadinya politik uang/money politik; Caleg membutuhkan modal politik yang cukup besar; dan penghitungan suara menjadi rumit atau tak mudah pada hasil suara.

Sementara, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih gambar partai. Caleg pemenang ditentukan berdasarkan nomor urut atau ditentukan oleh ketua umum parpol (bisa jadi, ini menjadi hak prerogratif ketua umum tanpa diintervensi oleh pihak lain).

Sistem ini menciptakan kader yang bermental oligarki dan feodal dalam parpol; kader menjadi penjilat dan yang mengakar ke atas. Ketika menang pun bukan berdasarkan dukungan massa terbanyak, melainkan berdasarkan kedekatannya dengan elite parpol atau ketua umum parpol.

Adapun kelebihan sistem ini ialah bias meminimalisir terjadinya money politik yang beredar di tengah pemilih; mudahnya menentukan quota perempuan utuk mengisi kursi parlemen.

Sedangkan kekurangannya, tidak terbangun kedekatan antara caleg dengan rakyat; rakyat tidak punya kewenangan dalam menentukan wakilnya secara terbuka; caleg tidak mengetahui persoalan apa yang dialami oleh rakyat secara langsung; tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat; dan menjauhkan hubungan emosional antara caleg, pemilih dan sesama pemilih.

Oleh karena itu, menurut saya, jika sistem proporsional tertutup dipaksakan untuk diterapkan pada Pemilu 2024, maka hal itu adalah sebuah kemunduran dari pemilu sebelumnya. Karena rakyat tidak dapat memilih secara langsung para calon legislatif yang diusungnya. Fatalnya, kader-kader partai yang berpotensial dan berkualitas termasuk aktivis atau akademisi tidak bisa mewakili rakyatnya untuk menduduki kursi di parlemen.

Lalu, rakyat hanya bisa mencoblos gambar partai politik yang sudah disediakan di kertas suara; rakyat tak bisa mencoblos atau memilih wakilnya yang diusung, karena wakilnya tidak tertuang dalam kertas surat suara.

Jika ditanya, apakah kamu memilih sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024? Sudah tentu, secara pribadi saya memilih sistem proporsional terbuka. Mengapa? Sistem proporsional terbuka sangat menguntungkan para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam partai politik; sistem ini dapat mempertahankan kemajuan praktik demokrasi.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup akan menghadirkan atau menumbuhkan oligarki-oligarki atau kaum feodal dalam partai politik itu sendiri. Dengan kata lain, ‘caleg yang mempunyai uang dalam jumlah yang banyak dan dekat dengan elit parpol yang bisa memenangkan pemilu’. Sementara, ‘caleg yang tidak mempunyai uang sedikit dan tidak dekat ke atas (elit partai) sudah tentu akan kalah dalam pemilu legislatif mendatang’.

Oleh karena itu, saya berharap sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 dapat dipertahakan. Selanjutnya, MK dapat tegas dalam menolak keenam pemohon yang sedang melakukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. (*)


Bagikan Artikel