Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 Disiapkan Rp 70 Miliar
PROBOLINGGO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo memang baru akan diger pada akhir 2024 mendatang. Namun, Pemkab Probolinggo secara bertahap telah mengalokasikan anggaran tak kurang dari Rp 70 Miliar untuk ajang pesta demokrasi tersebut.
Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan nantinya untuk biaya penyelenggaraan Pilkada senilai Rp 60 miliar yang akan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo. Sedangkan anggaran Rp 10 miliar lagi, akan digunakan sebagai anggaran dana cadangan penyelenggaraan Pilkada.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina. Menurutnya, pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 itu. Secara bertahap telah dianggarakan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2023 ini.
“Pengalokasian anggaran Pilkada telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Dana yang sudah dicadangkan saat ini yakni senilai Rp 50 miliar. Sedangkan yang Rp 20 miliar lagi akan diusulkan di P-APBD tahun ini,” ungapnya, Selasa (23/5/2023).
Lebih lanjut, Dewi menyampaikan jika pengalokasian anggaran Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2024 itu. Telah memperhatikan asas efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan dari Pemkab Probolinggo. Di mana usulan awal dari KPU Kabupaten Probolinggo yang mengajukan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada senilai Rp 97 miliar. Pada akhirnya harus ditolak dan hanya disetujui senilai Rp 60 miliar saja.
“Kami juga harus realistis dan melihat kondisi kas keuangan kami yang sedang dalam pengetatan anggaran. Sehingga anggaran penyelenggaraan Pilkada yang bisa kami penuhi, maksimalnya ada diangka itu,” katanya.
Lagipula, lanjut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo itu, usulan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada itu dibuat pada saat tejadinya pandemi Covid-19. Sehingga usulan tersebut sudah tidak lagi relevan di masa pandemi Covid 19 yang sudah dinyatakan dicabut oleh pemerintah pusat.
“Penyusunan usulan anggaran dari KPU itu, pastinya telah memasukkan berbagai macam poin dari penerapan ptotokol kesehatan. Sehingga menjadi wajar jika usulannya jadi besar. Namun saat ini kondisinya sudah membaik dan KPU sudah menyadari itu,” sebutnya.
Menanggapi pengalokasian anggaran penyelenggaraan Pilkada yang tak sesuai dengan usulan yang diajukan, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengaku pihaknya sangat memahami kondisi keuangan dari Pemkab Probolinggo yang tengah melakukan pengetatan anggaran.
“Kami memahami seutuhnya kondisi keuangan dari Pemkab Probolinggo. Adapun anggaran dana hibah yang nantinya akan kami terima yakni senilai Rp 60 miliar tetap kami syukuri dan akan kami maksimalkan untuk mampu menyelenggaraan Pilkada yang berkualitas,” ujarnya.
Namun demikian, disebutkan akibat dampak tak sesuainya realisasi anggaran dengan usulan yang diajukan kepada Pemkab Probolinggo membuat KPU Kabupaten Probolinggo juga akan melakuan efisensi anggaran. Terutama dengan mengurangi pos belanja atau kegiatan yang masih bisa ditekan.
“Ada banyak pos belanja dan kegiatan yang pada akhirnya kami kepras. Namun hal itu kami pastikn tidak akan mengganggu seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Probolinggo pada akhir tahun mendatang,” pungkasnya. (tm/iwy)