Pembangunan

Kraksaan Pusat Pemerintahan, Paiton Pusat Industri


PROBOLINGGO – Kecamatan Kraksaan menjadi ibukota Kabupaten Probolinggo sejak 2010 lalu. Sedangkan Kecamatan Paiton ditahbiskan menjadi pusat kawasan industri. Hal ini tertuang dalam   Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Kraksaan dan Paiton tahun 2022-2042.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang pada Kementerian ATR/BPN menyetujui Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Kraksaan dan Paiton tahun 2022-2042.

Persetujuan itu diberikan langsung kepada Plt Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko melalui Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki di Hotel Rancamaya kota Bogor pada Jumat (21/1) lalu. Dengan adanya persetujuan itu, ke depan pembangunan infrastruktur di kecamatan Kraksaan dan Paiton akan difokuskan pada pengembangan tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan RDTR.

“Untuk RDTR-WP 2022-2042, kawasan Kecamatan Kraksaan akan difokuskan sebagai pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Probolinggo, perdagangan dan jasa serta pengembangan perumahan dan permukiman. Sedangkan Kecamatan Paiton akan dijadikan kawasan industri dan investasi untuk mendukung kegiatan minapolitan dan pariwisata,” ujar Timbul, Minggu (23/1).

Dijelaskan, dalam pengembangan perencanaan wilayah tersebut, tentunya dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, dalam pembangunannya juga telah dilakukan analisa mitigasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta menyesuaikan dengan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

“Dalam merealisasikan rencana ini, kami tidak akan gegabah. Sehingga nanti jelas arah pembangunan dan manfaatnya bagi warga kabupaten Probolinggo secara keseluruhan,” jelasnya.

Disampaikannya pula bila penyusunan RDTR tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada 3 Desember 2021 lalu.

“Baik eksekutif dan legislatif telah bersepakat dengan adanya RDTR tersebut. Semoga kedepannya kita bisa segera merealisasikan pembangunan yang sudah jadi master plan kita,” ujarnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel