Opini

Amankan Pangan


Oleh: Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)

PANGAN merupakan salah satu sektor yang seharusnya paling diperhatikan oleh pemerintah. Terutama ketika pandemi Covid-19 menyerang seluruh negara di berbagai belahan dunia. Termasuk Indonesia.

Saat ini Presiden bersama para Menterinya telah melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19. Namun perhatian akan ketersediaan pangan dan perlindungan petani masih kecil dan belum terlihat secara nyata.

Hal ini terlihat dari hadirnya Perpres RI 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Makin parah lagi setelah ada Surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 yang isinya adalah mengenai besaran penyesuaian belanja masing-masing Kementerian/Lembaga dalam APBN 2020. Surat tersebut menerangkan bahwa Kementerian Pertanian disesuaikan anggarannya. Tadinya sebesar Rp 21,05 triliun, dikepras menjadi Rp 14,04 triliun.

Kebijakan ini berbanding terbalik dengan postur anggaran yang diberikan Pemerintah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang justru mendapatkan tambahan porsi anggaran. Hal ini sudah menjadi bukti yang nyata bahwa Pemerintah kurang memperhatikan kondisi perut rakyat dan keberlangsungan pertanian dan pangan lokal.

Kondisi harga ayam yang anjlok, menyebabkan peternak merugi. Juga terjadi keterbatasan stok gula dan minyak di lapangan. Hal itu menyebabkan peningkatan harga di beberapa wilayah. Kebijakan social distancing menyebabkan pasar tradisional merugi karena distributor kesulitan mengirimkan bahan pangannya dan terbatasnya jumlah aktivitas masyarakat masuk pasar. Gairah petani juga semakin menurun karena anjloknya gabah/beras di tengah pandemi Covid-19. Ini bukti jika pandemi Covid-19 mengacaukan rantai distribusi pangan nasional.

Pangan harusnya menjadi garda terdepan setelah kesehatan yang wajib diprioritaskan pengembangannya oleh Pemerintah. Pangan harus menjadi sektor kedua yang wajib dipertahankan Negara, karena Negara tidak akan mungkin selalu berharap pada impor pangan di tengah pandemik Covid 19.

Dunia saat ini fokus mengamankan cadangan pangannya. Jika Pemerintah sampai saat ini terus-menerus memotong anggaran yang ada di Kementerian Pertanian, maka bantuan benih, bibit, pupuk, Asuransi Pertanian, pengadaan alsintan, perbaikan jaringan pengairan, serta pengadaan pakan akan terdampak pemotongan anggaran.

Jika demikian, bagaimana petani bisa menanam jika subsidi pupuk maupun benih dikurangi? Bagaimana peternak semangat beternak kembali? Bagaimana rakyat bisa mendapatkan pangan yang cukup? Negara harusnya hadir melindungi kesejahteraan petani dan peternak untuk bangkit memberikan pangan yang layak kepada rakyat Indonesia.

Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah yang benar-benar in line dari hulu hingga hilirnya. Salah satunya kebijakan Kementerian Pertanian dan diteruskan oleh Kementerian Perdagangan, yang memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan Sergab Gabah/Beras dengan harga yang telah diperbaharui sesuai dengan ketentuan Permendag 24/2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras yang berlaku mulai 19 Maret 2020. Dasar kebijakan ini sebenarnya adalah untuk menyerap gabah/beras petani dan memperkuat stok Pemerintah serta menjamin ketahanan pangan. Tetapi kebijakan ini bisa dikatakan buntu.

Perum Bulog hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran yang bertugas melindungi petani tetapi tidak diberikan ruang dalam mendistribusikan produknya. Dengan dicabutnya program beras sejahtera (rastra), maka terhentilah aliran beras petani lokal yang dimiliki Perum Bulog, sehingga terjadi disposal stock pada tahun lalu.

Perum Bulog hanya bertugas melakukan operasi pasar tetapi kegiatan itu jelas tidak mungkin dilakukan oleh Perum Bulog di saat kondisi social distancing. Penyalurannya juga tidak bisa secara menyeluruh dan tepat sasaran. Sedangkan saat ini harga beras sepanjang Februari hingga menjelang Ramadan mengalami peningkatan. Apakah Pemerintah akan melakukan operasi pasar besar-besaran?

Saya melihat ada ego sektoral yang harus diturunkan di sejumlah kementerian dan harus diubah menjadi koordinasi yang baik. Kementerian Pertanian sebagai hulu keberadaan pangan, harus bisa memastikan dengan cepat dengan data yang tepat terkait ketersediaan pangan Nasional hingga setahun ke depan. Sementara Kementerian Perdagangan sebagai hilirisasi pangan, harus terbuka dan mau berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam mendistribusikan pangan agar stabilitas stok pangan bisa terjaga dan rata ke seluruh Indonesia.

Kementerian BUMN yang menaungi Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan BUMN Klaster Pangan harus siap menjadi lembaga Pemerintah dan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Khususnya dalam mendistribusikan kebutuhan hulu maupun hilir, kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kementerian Sosial yang memiliki program Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako harus siap memberikan ketegasan bagi seluruh stakeholder agar pemenuhan pangan pasokannya wajib bekerjasama dengan Kementerian BUMN maupun Kementerian Pertanian. Minimal selama masih terjadi wabah pandemi Covid 19 untuk mengamankan stok dan harga pangan. Sehingga, masyarakat mendapatkan pangan yang cukup, sesuai, dan layak.

Saya meyakini masyarakat lebih membutuhkan pangan yang layak dibandingkan dengan uang di tengah pandemi Covid-19. Sejak tahun lalu, saya telah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar Perum Bulog memiliki peran penting dalam menyalurkan berasnya di dalam program Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako. Hal ini sebagai bentuk perlindungan petani mitra Perum Bulog serta memberikan jumlah dan kualitas pangan yang tepat kepada masyarakat.

Saya juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar menambahkan komponen bahan pangan ayam maupun komoditi unggulan daerah ke dalam bantuan sosial maupun di dalam Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako. Dengan demikian, pemenuhan pangan masyarakatnya tidak hanya dipenuhi melalui beras maupun telur, melainkan juga ayam atau komoditi daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat maupun petani agar kembali semangat memproduksi bahan pangannya sehingga kesejahteraan hidup masyarakatnya bisa terjamin.

Negara harus hadir dengan memberikan stimulus kepada petani yang bertujuan bukan hanya untuk mengamankan ketersediaan pangan saat terjadinya pandemi Covid-19. Melainkan juga untuk mempersiapkan Negara dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Hanya pangan yang mampu mengembalikan perekonomian Negara. Pangan bisa menjadi modal Negara. Sementara Negara bisa mengembalikan perekonomiannya melalui kegiatan ekspor yang berpotensi besar dibutuhkan oleh dunia. Upaya perlindungan masyarakat dan petani maupun peternak wajib diutamakan agar Negara tetap berjaya walaupun terjadi pandemi maupun bencana lainnya di Indonesia. Pemerintah saat ini harus fokus memperbaiki tujuan utama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan pangan setelah kesehatan. (*)


Bagikan Artikel