Hukum & Kriminal

Kejari Tangani 7 Perkara Korupsi


KRAKSAAN – Sepanjang tahun 2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo  menangani 7 kasus tindak pidana korupsi. Sebagian besar perkara itu menyangkut penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD). Dua kasus diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Humas Kejari Kabupaten Probolinggo Daniar mengungkapkan, selama tahun 2020, kejaksaan menangani 7 perkara pidana khusus. Dua di antara terkait penyalahgunaan DD dengan tervonis eks Kades Blimbing Suhari; dan Eks Kades Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran. Dua kasus itu sudah inkrah.

Sedangkan 5 kasus lainnya masih dalam proses. Rinciannya, 2 perkara dalam proses penyelidikan, 1 perkara dalam proses penyidikan, dan 2 perkara dalam tahap pra tuntutan (pratut) yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian.

Sayangnya, Daniar enggan memaparkan jenis dugaan kesalahan kelima perkara tersebut. Sebab, hingga saat ini kelima perkara itu masih dalam tahap proses. “Maaf, kalau itu masih dalam proses. Jadi akan kami eksplore ketika sudah ada penetapan,” ungkap Daniar kepada Koran Pantura, Rabu (6/1).

Ia menambahkan, pihaknya akan menindak tegas dan memproses dengan tuntas kasus pidana korupsi tersebut. Terutama agar tidak ada lagi oknum kades atau oknum lainnya yang bermain-main dengan uang negara tersebut.

“Kasus korupsi ini termasuk kasus berat dan menonjol. Kami akan mengupas tuntas dan tak mau ada kesalahan proses penyidikan. Jadi butuh waktu dan ketelitian,” kata Daniar.  (yek/iwy)


Bagikan Artikel