Hukum & Kriminal

Diduga Korupsi DD, Kades Blimbing Dituntut 1,5 Tahun Penjara


KRAKSAAN – Sidang kasus dugaan penyalahgunaan anggaran desa senilai Rp 244 juta dengan terdakwa Kades Blimbing Kecamatan Pakuniran Suhari, sampai pada tahap penuntutan. Dalam sidang tuntutan  Senin (27/7), Kades Suhari dituntut hukuman penjara 16 bulan atau 1,5 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Indra Adityo menjelaskan, terdakwa dituntut 16 bulan penjara. Selain itu, terdakwa  juga dituntut denda Rp 50 juta, subsider satu bulan kurungan.

JPU meyakini terdakwa terbukti korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015-2017. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhari berupa pidana penjara selama 1 tahun empat bulan,” kata Indra Adityo, saat dikonfirmasi usai sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin.

Menurutnya, jaksa tetap pada tuntutan awal, yaitu menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti melakukan korupsi DD. Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 Undang Undang Tipikor.

Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. “Dalam pembuatan tuntutan ini, kami tetap dalam dakwaan di awal. Yang mana, terdakwa bersalah karena telah korupsi dana desa,” kata Indra.

Dalam pertimbangannya, jaksa melihat fakta fakta persidangan. Saksi yang dihadirkan membenarkan semua yang dilakukan Suhari. Terdakwa sendiri mengakui apa yang telah diperbuatnya hingga merugikan negara Rp 244 juta.

“Fakta-fakta dalam persidangan mengarah kepada kebenaran yang dilakukan terdakwa,” ungkap Indra. Setelah pembacaan tuntutan dilakukan, sidang ditutup. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pledoi.

Diketahui, Kades Suhari sebelumnya disangka terlibat korupsi dalam tiga perkara, yaitu  penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2015-2017. Lalu, penyalahgunaan Silpa Dana Desa tahun anggaran 2015-2016. Dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015-2017.Perbuatannya disebut merugikan negara sebesar Rp 244.202.600. (yek/iwy)


Bagikan Artikel