Hukum & Kriminal

Kapolres: Sisir Debt Collector

“Apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan karena kendaraannya dirampas secara paksa oleh debt collector di jalanan, harap segera melapor ke polisi. Apabila memenuhi unsur pidana, terlebih ada unsur pengancaman di dalamnya, pasti akan langsung kami proses.”

AKBP Eddwi Kurniyanto

PROBOLINGGO – Kasus perampasan kendaraan bermotor (jabel) yang dilakukan oleh para debt collector di sepanjang tahun 2018 menjadi perhatian Kapolres Probolinggo AKBP Eddwi Kurniyanto. Untuk mengatasi hal itu, Kapolres menginstruksikan anggotanya menyisir dan menertibkan para debt collector yang dinilai meresahkan warga.

“Apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan karena kendaraannya dirampas secara paksa oleh debt collector di jalanan, harap segera melapor ke polisi. Apabila memenuhi unsur pidana, terlebih ada unsur pengancaman di dalamnya, pasti akan langsung kami proses,” tegas AKBP Eddwi, Rabu (2/1).

Menurutnya, penarikan kendaraan bermotor milik nasabah yang menunggak pembayaran kredit sudah ada tata caranya, dan telah diatur dalam undang-undang fidusia. Jadi, penarikan kendaraan bermotor secara paksa, apalagi dilakukan oleh pihak ketiga tanpa adanya surat kuasa dan surat eksekusi kendaraan dari pengadilan, dapat dipidanakan.

“Saya tegaskan kembali kepada masyarakat agar berani melapor ke polisi. Jadi,  jangan hanya diam ketika melihat atau bahkan menjadi korban jabel dari para debt collector itu,” tegas Kapolres lagi.

Sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, mantan Kabag Ops Polrestabes Surabaya ini menyatakan bakal melakukan penyisiran dan patroli untuk mencari keberadaan para debt collector. Khususnya para debt collector yang biasa nongkrong di tepian jalan saat hendak mencari sasarannya. “Sampaikan kepada kami,  di mana saja tempat mereka biasa nongkrong. Kalau mereka sudah meresahkan, maka akan kami cegah,” tandasnya.

Sebagai informasi sepanjang tahun 2018 lalu,  sebanyak 28 kasus fidusia atau penjabelan ditangani oleh Polres Probolinggo. Dari jumlah itu ada 20 kasus yang telah diproses secara hukum. Sedangkan 8 kasus sisanya masih dalam tahap penyelidikan.

Para debt collector yang tertangkap dikenakan pasal 368 KUHP tentang perampasan dan pasal pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya 4 – 7 tahun penjara. (tm/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan