Hukum & Kriminal

Kejari Probolinggo Tahan 2 Mantan Kades Terjerat Kasus Korupsi

KRAKSAAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Selasa (23/6) menahan dua mantan kepala desa dari Kecamatan Dringu. Masing-masing adalah eks Kades Sekarkare Bukamin dan eks Kades Tamansari Hadi Sutrisno. Kedua mantan kades ini ditahan sebagai langkah eksekusi atas dua kasus berbeda.

Mantan Kades Sekarkare Bukamin ditahan lantaran telah terbukti menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008-2009 lalu. Sedangkan mantan Kades Tamansari Hadi Sutrisno ditahan atas kasus korupsi PNPM tahun 2010.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Arianto saat dikonfirmasi Koran Pantura Selasa (23/6) menjelaskan, eksekusi yang dilakukan terhadap eks Kades Bukamin didasarkan atas putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan inkrah itu keluar pada bulan April lalu. Selama proses hukum, yang bersangkutan tidak ditahan dengan berbagai alasan.

Maka, setelah kasusnya inkrah, Kejari Kabupaten Probolinggo harus melakukan eksekusi. Namun, sejak putusan itu turun pada April lalu, Kejari tidak bisa langsung melakukan penahanan. Sebab, terkendala oleh wabah pandemi corona. Terlebih Rumah Tahanan (Rutan) Kraksaan tidak menerima titipan tahanan selama wabah itu merajalela.

“Sekarang sudah kami tahan. Kami titipkan tahanan di Rutan Kraksaan. Yang bersangkutan kami amankan di kediamannya langsung,” ungap pria berkacama mata itu.

Novan menyampaikan, eks Kades Bukamin  ditahan lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi ADD tahun 2008-2009. Karena perbuatannya, terjadi kerugian negara sejumlah Rp 47.867.000. Kasusnya sudah mulai diangkat sejak tahun 2013 lalu. Namun hasil akhirnya baru turun April lalu. “Yang bersangkutan melakukan banding hingga kasasi. Selama itu yang bersangkutan tidak dtahan,” terang Novan. 

Dalam putusan akhirnya, eks Kades Bukamin dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dengan denda subsider sebesar Rp 50 juta. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan masa kurungan selama 1 bulan. Selain itu, eks Kades Bukamin juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar  Rp. 18.968.000.

“Jika uang ganti rugi itu tdak dibayar dalam waktu 1 bulan terhitung sejak putusan, maka harta bendanya dapat dsita oleh jaksa untuk dilelang guna mencukupi uang membayar uang pengganti. Jika tidak ada harta yang bisa dilelang, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” kata Novan.

Selain mengeksekusi eks Kades Sekarkare Bukamin, Kejari Kabupaten Probolinggo juga mengeksekusi eks Kades Tamansari  Hadi Sutrisno. Penahanan eks Kades Tamansari merupakan eksekusi kasus korupsi PNPM tahun 2010.

Eks Kades Hadi Sutrisno dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 lalu. Ia dijatuhi vonis kurungan penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Arianto menyampaikan, eksekusi ini dilakukan karena eks Kades Hadi Sutrisno secara hukum dinyatakan telah terbukti bersalah. Penahanan didasari putusan dari pengadilan tinggi. “Ya, sudah kami tahan berdasarkan putusan dan inkrah dari pengadilan tinggi,” katanya.

Putusan pengadilan tinggi atas kasus Hadi Sutrisno sudah turun sejak Mei lalu. Tetapi, baru kemarin kejaksaan melakukan eksekusi. Sebab, menurut Novan, Mei lalu masih terkendala oleh wabah  corona. Terlebih pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kraksaan tidak menerima titipan tahanan.

“Sehingga kami mengurungkan niat untuk melakukan penahanan. Baru hari ini (kemarin, red) kami amankan dan sudah kami tahan di Rutan. Eks kades itu kami amankan,” ungkap Kasi Pidsus Novan Basuki.

Namun, sebelum mengamankan eks Kades Hadi Sutrisno, tim kejari lebih dulu mendatangi Pasar Semampir. Kejari khawatir yang bersangkutan sedang menjalankan tugasnya. Sebab, saat ini Hadi Sutrisno masih berstatus sebagai PNS dan bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “Kami cari di Pasar Semampir, ternyata sudah pulang. Kami lanjutkan ke rumahnya dan kami amankan disana,” tuturnya.

Novan menyampaikan, eks Kades Hadi Sutrisno tersandung kasus tindak pidana korupsi dana PNPM tahun 2010 lalu. Kemudian, kasus tersebut dilaporkan oleh salah satu pihak pada tahun 2013.  Dalam proses hukumnya, persidangan digelar berlanjut dari Pengadilan Tipikor Surabaya hingga banding ke Pengadilan Tinggi.

“Nah, hasilnya itu baru keluar bulan Mei kemarin. Selama proses hukum itu, eks kades itu tidak ditahan. Baru setelah putusan keluar, kami eksekusi. Dari putusan itu, eks kades dijatuhi hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara. Kemudian denda sebesar Rp 50 juta. serta membayar uang pengganti kerugian Negara Rp 15.951.500,” jelas Novan. (yek/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan