Hukum & Kriminal

Jadi Tersangka Korupsi DD, Kades Gunggungan Lor Diberhentikan Sementara


KRAKSAAN – Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari memutuskan memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran, Hasan Basri. Keputusan tersebut diambil setelah Kades Hasan ditetapkan oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka kasus korupsi dana desa (DD) tahun 2015-2016 sejak akhir Februari lalu.

Keputusan pemberhentian sementara Kades Gunggungan Lor  tersebut sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati nomor 141/344/426.32/2020. Surat keputusan itu bertanggal 2 April 2020.

Camat Pakuniran Hari Pribadi saat dikonfirmasi kemarin (23/4) membenarkan jika salah satu kepala desa di wilayahnya diberhentikan sementara oleh bupati.  Camat Hari juga sudah menerima SK Bupati Tantri terkait pemberhentian sementara Kades Hasan Basri. 

Kades Hasan Basri efektif diberhentikan sementara per 2 April. Hal ini sebagai konsekuensi dari statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Probolinggo.

“Surat pemberhentian Kades Gunggungan Lor itu sudah kami terima sejak tanggal 2 April lalu. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi DD tahun 2015-2016,” ujar Camat Hari, kemarin.

Dijelaskan, sesuai aturan, semenjak Kades Hasan diberhentikan sementara, maka roda pemerintahan untuk sementara waktu akan diisi oleh PJ Kades. Status itu akan terus berlangsung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Tidak boleh ada kekosongan jabatan yang terlalu lama pada jabatan seorang kepala desa. Maka sesegera mungkin jabatan itu akan kami isi dengan PJ (Pelaksana Jabatan, red),” jelasnya.

Sebagai informasi, Kades Hasan Basri diberhentkan sementara akibat diduga memainkan anggara DD tahun 2015-2016 untuk kepentingan pribadi. Pada saat itu Kades Hasan yang sudah memimpin dua periode, diduga kuat telah melakukan duplikasi anggaran proyek fisik di Gunggungan Lor.

Duplikasi anggaran bermula dari sejumlah proyek fisik yang dilakukan di desa Gunggungan Lor pada 2015-2016. Kegiatan fisik di beberapa titik tersebut diduga bermasalah.  Bahkan sebelumnya, Inspektorat Pemkab Probolinggo telah memberikan peringatan dan meminta pihak desa untuk memperbaiki proyek fisik yang bermasalah itu.

Pihak pemerintah Desa Gunggungan Lor pun sempat melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat. Akan tetapi, perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat justru menggunakan anggaran DD 2017. Sehingga, diduga kuat terjadi anggaran ganda pada proyek yang sama. Akibat ulahnya tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp 195 juta dari total anggaran DD tahun itu senilai Rp 1,5 miliar. (tm/iwy)


Bagikan Artikel