Hukum & Kriminal

Tak Banding, Kasus Ijazah Palsu Abdul Kadir Inkrah

KRAKSAAN – Kasus ijazah palsu paket C dengan terdakwa Abdul Kadir, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, akhirnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pihak terdakwa dan keluarganya menyatakan menerima putusan hakim.

Hosnan Taufiq, Kuasa Hukum Abdul Kadir menyampaikan, kliennya tidak akan melakukan banding. Baik Abdul Kadir maupun keluarganya telah menerima putusan tersebut. Dengan demikian, Kadir akan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan, dan dengan denda sebesar Rp 30 juta. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan. Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada sidang putusan, Kamis (13/2) pekan lalu.

“Kalau saya pribadi menyarankan banding. Tapi pihak keluarga sudah menerima dan akan menjalani hukuman yang sudah diputuskan hakim,” ungkap Hosnan Taufiq, saat dikonfirmasi Kamis (20/2) malam.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Ardian Junaedi menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pihak keluarga terdakwa sudah menerima dan tidak akan melakukan banding. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya laporan pada dirinya terkait upaya banding tersebut.

“Sudah seminggu (sejak sidang putusan) lebih tidak ada laporan kalau banding. Artinya, pihak keluarga mungkin sudah menerima,” ungkap pria asal Lumajang itu.

Ia menambahkan, putusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebab, putusan hakim tidak kurang dari dua pertiga tuntutan yang didakwakannya dalam sidang lalu.

“Kalau tuntutan di 2 tahun dan diputus nggak sampai separo. Saya selaku jaksa yang akan banding. Wajib itu,” terangnya. (yek/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan