Hukum & Kriminal

Abdul Kadir Divonis 1 Tahun 4 Bulan, Pelapor Merasa Puas


KRAKSAAN – Sidang kasus ijazah Paket C palsu dengan terdakwa Abdul Kadir akhirnya sampai pada agenda vonis, kemarin (13/2). Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo nonaktif itu dijatuhi vonis penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 30 juta.

Dalam sidang vonis kemarin majelis hakim diketuai langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan Gatot Ardian. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa berdasar berbagai pertimbangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan, dan dengan denda sebesar Rp 30 juta. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan.

Menurut hakim, vonis yang dijatuhkan pada terdakwa ini sesuai dengan berbagai pertimbangan. Baik itu pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan. Untuk yang memberatkan, salah satunya karena terdakwa telah merugikan para calon legislatif yang kalah. Sedangkan pertimbangan yang meringankan ialah karena terdakwa sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, dan tidak pernah dihukum.

 Adapun pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ialah karena telah melanggar pasal 69 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Apa terdakwa menerima atau masih pikir-pikir dulu? Waktu pikir-pikir 7 hari ke depan,” kata hakim Gatot Ardian kepada terdakwa setelah membacakan vonisnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini Abdul Kadir didakwa menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019 lalu. Politisi Partai Gerindra ini kemudian berhasil terpilih, dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Tetapi beberapa hari setelah pelantikan dewan periode 2019-2024, Abdul Kadir dilaporkan ke Polres Probolinggo terkait ijazah Paket C miliknya yang ternyata palsu. 

Kini, Abdul Kadir telah mendapatkan vonisnya. Abdul Kadir kemarin belum memutuskan menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut. Pengacaranya, Hosnan Taufiq menyatakan masih akan mengoordinasikan putusan majelis hakim tersebut dengan kliennya. “Kami pertimbangkan dulu,” ujarnya.

Sementara itu, vonis tersebut dirasa sudah memuaskan bagi pelapor kasus tersebut, yaitu Ketua LSM Permasa Saudi Hasyim Jahur. Vonis itu memang tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU, yakni hukuman penjara selama 2 tahun dan denda senilai Rp 50 juta.

Namun, meski vonis lebih ringan, bagi Saudi, vonis ini sudah jelas membuktikan bahwa laporannya soal penggunaan ijazah palsu oleh Abdul Kadir memang sebuah fakta tak terbantahkan. 

“Saya lega mendengar dijatuhkannya vonis itu. Meski lebih ringan dari tuntutan JPU, tapi setidaknya adanya putusan ini membuktikan jika hakim di PN Kraksaan dapat berlaku adil dan berani memutus suatu perkara secara tegas,” ungkapnya, Kamis (13/2).

Dia berharap, kasus Abdul Kadir dapat dijadikan pembelajaran bagi para calon anggota dewan atau pejabat publik lainnya. Terutama agar tidak bermain-main dan memaksakan diri untuk mencalonkan diri, jika tidak memiliki ijazah seperti yang dipersyaratkan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Karena jelas ini ada jaringan atau sindikatnya. Kami berharap agar pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang kepada publik,” ujarnya. (yek/tm/iwy)


Bagikan Artikel