Hukum & Kriminal

Abdul Kadir Dituntut 2 Tahun Penjara


KRAKSAAN – Sidang kasus ijazah Paket C palsu dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo (non aktif) Abdul Kadir, sudah sampai pada agenda tuntutan, pada Kamis (23/1). Dalam sidang itu, terdakwa dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta.

Sidang tuntutan ini tetap dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan Gatot Ardian. Setelah terdakwa berada di tengah ruang sidang, majelis hakim membuka sidang.  Kemudian, tuntutan itu dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum (JPU).

Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Ardhian Junaedi selaku JPU menyampaikan, pihaknya memberikan tuntutan pada terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukan. Dari hasil kajiannya, terbukti terdakwa Kadir itu melanggar Pasal 69 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2003  tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas).

“Sebenarnya ada 3 pasal dalam rencana tuntutan. Namun, kemudian kami berhasil membuktikan satu pasal dari 3 pasal itu. Untuk 2 pasal lainnya yaitu pasal 266 ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP,” ungkap Ardian.

Dari hasil pembuktian pada pasal tersebut, terdakwa dituntut 2 tahun penjara dan denda subsider berupa uang sebesar Rp 50 juta. Jika yang bersangkutan tidak membayar denda uang itu, maka bisa diganti dengan kurungan penjara selama 5 bulan. “Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk hal yang memberatkan, terdakwa dinilai sudah merugikan para calon anggota legislatif DPRD setempat. Sementara untuk yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. “Serta belum pernah dihukum sebelumnya,” ucap pria asal Lumajang itu.

Terkait tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa Kadir yaitu Husnan Taufiq merasa janggal atas pasal yang diberatkan pihak jaksa. Sebab menurutnya, tuntutan yang dibuktikan itu tidak sesuai dengan pokok perkara. “Kalau memang menyalahi aturan sisdiknas, aturan yang mana? Yang macam apa?” tegasnya.

Husnan bahkan menyebut pihak kepolisian ceroboh, karena sudah asal tangkap. Sedangkan barang bukti ijazah tidak dipergunakan oleh kejaksaan. “Jadi nampak melenceng dari pokok perkara,” ujar pria berkumis tebal itu.

Atas dasar itu, dalam sidang pledoi selanjutnya, Husnan akan menepis atas tuntutas JPU.  Di antaranya dengan mengungkap fakta persidangan dan fakta hukum nanti. “Sidang selanjutnya, kami akan mengungkap fakta-fakta persidangan sebelumnya,” katanya. (yek/iwy)


Bagikan Artikel