Hukum & Kriminal

Abdul Kadir Diberhentikan Sementara


PROBOLINGGO – Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo mengambil langkah tegas terkait status anggota dewan dari Partai Gerindra yang terlilit kasus ijazah palsu Abdul Kadir. Pimpinan DPRD ternyata sudah memutuskan memberhentikan sementara Abdul Kadir dari statusnya sebagai anggota dewan, sejak Kamis (2/1) lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Pantura, surat pemberhentian sementara Abdul Kadir diteken langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto. “Benar klien kami sudah diberhentikan sementara dari jabatan legislatifnya. Saya diberi tahu oleh anggota keluarga klien kami. Tetapi kapan persisnya dan seperti apa surat pemberhentiannya, kami belum melihatnya,” kata pengacara Abdul Kadir, Hosnan Taufik, kemarin (6/1).

Abdul Kadir dalam Pemilu 2019 lalu terpilih dari daerah pemilihan (dapil) II (Besuk, Gading, Kraksaan). Namun, setelah dilantik menjadi wakil rakyat, Abdul Kadir malah dilaporkan ke polisi karena diduga menggunakan ijazah palsu saat pencalegan.

Kasus itu membuat Abdul Kadir dijebloskan ke dalam tahanan. Kini, kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan. Dan buntutnya, Abdul Kadir diberhentikan sementara dari jabatan sebagai anggota dewan.    

                Menurut Hosnan Taufik, pemberhentian kliennya tersebut adalah suatu proses yang wajar. Mengingat status kliennya sudah dinaikkan menjadi terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kraksaan. Sehingga secara peraturan perundangan, maka kiennya memang dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

“Kami harus menghormati keputusan pimpinan dewan, karena itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung klien kami semenjak statusnya dinaikkan sebagai terdakwa oleh majelis hakim,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Andi Suryanto mengatakan bahwa pihaknya wajib melaksanakan amanat. “Surat dari gubernur sudah turun, sesuai dengan amanat PP 12, harus dijalankan,” ujar Andi singkat.

Sementara, pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo yang lain sampai kemarin tidak berhasil dikonfirmasi. Sekretaris DPRD M. Sjaiful Efendi dan wakil ketua DPRD yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Jon Juniadi,  tidak merespon saat dikontak Koran Pantura.

Namun, salah seorang pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo membenarkan jika sudah ada surat keputusan pemberhentian sementara Abdul Kadir sebagai anggota DPRD. Surat itu telah diproses sejak Kamis pekan lalu. “Sudah sejak Kamis pekan lalu surat itu ditandatangani. Tapi lebih jelasnya langsung tanyakan ke Pak Sekwan,” ujarnya.

Atas sikap pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, Ketua LSM Permasa Saudi Hasyim Jahur menyatakan mengapresiasi. Sebagai pelapor kasus Abdul Kadir ini, Saudi menyebut langkah pimpinan DPRD itu memang sudah seharusnya diambil, sesuai dengan perundang-undangan.

Menurutnya,dalam UU 17 tahun 2014 pasal 405 ayat 2, disebutkan hal-hal yang dapat membuat anggota DPRD diganti antar waktu. “Utamanya di poin d, karena saudara Kadir tidak dapat menghadiri rapat paripurna yang jadi kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut. Jadi walaupun kasusnya belum inkrah, sebenarnya dia sudah bisa diberhentikan sementara atau bahkan digantikan oleh partainya,” ujar Saudi. (tm/iwy)

 


Bagikan Artikel