Hukum & Kriminal

Laporkan Kasus Pungutan di PTD


PROBOLINGGO – Kasus pungutan di acara Probolinggo Tempo Doeloe (PTD) di Stadion Bayuangga Kota Probolinggo beberapa waktu lalu, masih berlanjut. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pedagang Kaki Lima (AMPPKL) mengadukan kasus itu ke Kejari dan Polres Probolinggo Kota.

Senin (25/11) AMPPKL mendatangi kantor Kejari Kota Probolinggo di Jl Mastrip. Mereka mengadukan dugaan pungutan liar dalam event PTD. Selain itu, mereka jiga mengadukan soal anggaran penyelenggaraan PTD senilai Rp 114 juta. Lalu, AMPPKL juga mengonsultasikan soal karcis wahana permainan yang tidak diporporasi dan dugaan mangkir dari pajak daerah.

Di kantor kejaksaan, AMPPKL ditemui Kasi Intel Herman Hidayat. Usai menemui AMPPKL,  Herman Hidayat memberi penjelasan kepada wartawan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih akan mempelajari pengaduan tersebut. “Kami pelajari dulu. Karena kasus pungli yang berwenang Saber Pungli. Di sini ketua timnya Pak Wakapolres. Kami akan berkoordinasi dengan Polresta,” katanya

Selain melaporkan kasus itu ke kejaksaan,  AMPPKL juga mendatangi markas Polres Probolinggo Kota dengan tujuan sama. Mereka mengadukan beberapa dugaan terkait event PTD. Di markas Polres Probolinggo Kota, pengurus AMPPKL ditemui Kasat Reskrim AKP Nanang.

Sementara, kuasa hukum AMPPKL Mulyono membenarkan kalau pihaknya mendatangi kantor kejaksaan, dan mengadukan dugaan pungli di event PTD. “Karena event itu menggunakan dana APBD, kita adukan ke kejaksaan. Sedangkan dugaan punglinya kami adukan ke Polresta,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, event PTD digelar oleh Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Probolinggo dan dilaksanakan pihak ketiga (Event Organizer/EO). Event ini sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Terutama setelah muncul informasi bahwa para PKL di event PTD itu kena pungutan Rp 250 ribu per PKL (tanpa tenda) dan Rp 1,5 juta untuk PKL yang bertenda.

Agus Deka selaku pemilik EO Udara mengiyakan bahwa pihaknya memungut dana dari peserta event, dalam hal ini PKL. Hal itu dilakukan untuk membiayai event yang awalnya 3 hari ditambah menjadi 8 hari. Besarnya pungutan ialah Rp 250 ribu dan Rp 1,5 juta.

Dalam RDP, terungkap bahwa pungutan itu tidak diketahui oleh Disbudpar. Maka, Komisi II yang diketuai Sibro Malisi meminta pemkot agar lebih hati-hati dalam proses kontraktual, karena diduga kuat proses pada kegiatan PTD tidak sesuai dengan mekanisme Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya, Komisi II meminta agar pemkot memberi sanksi kepada rekanan karena telah melakukan pungutan terhadap PKL. (gus/iwy)


Bagikan Artikel