Hukum & Kriminal

Poligami tak Berizin, Penjara 5 Tahun


KRAKSAAN – Sepanjang tahun ini (2019) Pengadilan Agama (PA) Kraksaan hanya mencatat 2 orang yang mengajukan izin poligami. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan maraknya poligami dengan praktek pernikahan siri yang ada di masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Dalam pandangan Islam pernikahan siri dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnnya. Namun, dalam pandangan hukum negara, selama hal tersebut belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang kemudian ditulis dalam buku nikah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Sakarsaking Pasti, seorang praktisi hukum dan pengacara di Kabupaten Probolinggo mengatakan, pelaku poligami dengan pernikahan siri bisa terancam dengan hukum pidana. Menurutnya hal tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279.

“Pasal 279 KUHP sudah jelas, pelaku poligami yang tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pasal ini bisa menjadi senjata bagi kaum perempuan,” katanya, Rabu (20/11).

Menurutnya, persoalan akan muncul dan berdampak kepada istri, anak, dan harta kekayaan pelaku poligami dengan pernikahan siri. Di mana negara akan menganggap anak yang lahir dari pernikahan tersebut sebagai anak yang tidak sah.

“Poligami yang tanpa izin istri sebelumnya, bisa dianggap sebagai perselingkuhan. Karena tidak tercatat di buku nikah, artinya negara tidak mengakui pernikahannya. Jadi memang bisa dipidanakan,” katanya.

Terlepas dari poligami, Sakarsaning juga merasa adanya nilai positif dari pernikahan siri. Di mana juga banyak ditemui adanya pernikahan siri bagi warga yang sudah menjalin hubungan pertunangan. Hal itu disebabkan para orang tuanya mengkhawatirkan adanya perzinahan di antara anaknya.

“Poligami tak berizin ini merupakan delik aduan, kalau tidak ada yang mengadu tidak bisa diproses. Jadi kalau merasa dirugikan dengan adanya poligami. Seorang istri bisa menuntut suaminya,” papar Sakarsaning. (ay/ra)


Bagikan Artikel