Hukum & Kriminal

Kejari Soroti Tanah Kas Desa

KRAKSAAN – Pada tahun ini, Pemkab Probolinggo menerbitkan 170 sertifikat tanah kas desa di kabupaten setempat. Dulunya, status tanah tersebut adalah aset pemerintah daerah, kemudian dialih status menjadi aset pemerintah desa.

Penyerahan sertifikat tanah yang telah berubah status itu juga disaksikan oleh Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Mardiono. Ia mewanti-wanti para kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola tanah kas desa. Karena, beberapa ditemukan kasus penyalahgunaan tanah kas desa oleh pemerintah desa.

Menurut Mardiono, penyalaghunaan aset desa akan menimbulkan kerugian Negara. “Pelanggaran itu masuk ranah korupsi dan nantinya berurusan dengan kami,” tegasnya.

Para kepala desa Kabupaten Probolinggo mengikuti sebuah kegiatan yang menghadirkan pejabat Kejari setempat sebagai narasumber. (Deni Ahmad Wijaya/Koran Pantura)

Ia mengungkapkan, kasus dugaan korupsi tetap bisa dilaporkan 18 tahun sejak kejadian perkara. Artinya, kendati kepala desa telah purna bakti beberapa tahun, masih tetap bisa dilaporkan jika yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat.

“Kan gak enak kalo mantan kades purna tugas, sudah tua, bolak balik dipanggil untuk proses peradilan. Jadi, lebih baik bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.

Ia mencontohkan dengan penerbitan surat kepemilikan pribadi terhadap tanah kas desa. Sehingga aset desa tersebut bisa diperjualbelikan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum. “Tindakan semacam itu tidak benar. Jangan sampai para kades di Probolinggo melakukan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono mengatakan, proses penerbitan sertifikat tanah kas desa sangat panjang. Karena pemda harus menginventarisir mana saja aset yang memenuhi aturan dialih status kepemilikan. “Setelah melalui sekian proses, sudah diterbitkan 170 sertifikat tanah kas desa dari pemda ke pemdes,” terangnya.

Ia berharap, dengan diserahkan tanah kas desa, maka Pemdes bisa menggunakan tanah kas desa tersebut dengan sebaik-baiknya. “Jangan sampai disalahgunakan dan menabrak aturan perundang-undangan. Kades harus berhati hati agar tidak tersandung masalah,” kata Santiyono. (awi/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan