Hukum & Kriminal

Mantan Kades Brumbungan Lor Dituntut 5 Tahun Penjara


PROBOLINGGO – Persidangan kasus penjualan tanah kas desa oleh mantan Kades Brumbungan Lor Kecamatan Gending Rohmad, sudah sampai pada tahap penuntutan. Dalam sidang yang digelar kemarin (30/7) di Pengadilan Tipikor di Surabaya, mantan Kades Rohmad dituntut hukuman 5 tahun penjara.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Probolinggo Novan Basuki menjelaskan, dalam sidang itu pihaknya sebagai Jaksa Penuntut Umum (PJU) mengajukan tuntutan atas dua pasal yang terbukti. Masing-masing ialah pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun kurungan, dan denda uang minimal Rp 200 juta.

Berikutnya pasal 3 UU pemberantasan tipikor dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun, dan denda uang minimal Rp 50 juta. “Jadi total ancamannya minimal 5 tahun penjara, dan denda uang Rp 250 juta,” kata Novan saat dikonfirmasi kemarin.

Menurutnya, pasal yang didakwakan dibuktikan oleh tindakan terdakwa. Di antaranya, mengubah status tanah di letter C. “Kemudian, membuat surat keterangan bahwa tanah tersebut bukan tanah kas desa. Lalu, membuat surat pernyataan bahwa desa tidak berhak dan menyerahkan tanah kepada Sini,” ujarnya.

Atas dasar bukti tersebut, kata Novan, JPU telah mengajukan tuntutan kepada majelis hakim dalam persidangan. Selanjutnya, dalam kasus ini tinggal menunggu keputusan atau vonis majelis hakim. “Ya, minggu depan sudah putusan,” jelas Novan.Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Brumbungan Lor periode 2008-2014 Rohmad diajukan ke persidangan karena ulahnya menjual tanah kas desa. Itu terjadi sekitar 2013 lalu. Tanah kas desa seluas sekitar 0.513 hektare dijual kepada Robani, warga Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, seharga Rp 415 juta. Dan tanah kas desa itu sudah bersertifikat atas nama Sini. (yek/iwy)


Bagikan Artikel