Hukum & Kriminal

PNS Penjual Tanah Ditangguhkan

PAKUNIRAN – As’ari Rankuti (43), oknum PNS Kecamatan Kotaanyar yang sempat ditahan karena menjual tanah negara, kini bisa menghirup udara bebas. Ia bahkan sudah kembali berdinas seperti semula. Sebab, permohonan penangguhan penahanan pria asal Desa Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran itu dikabulkan oleh Polres Probolinggo.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riyanto mengatakan, keluarga As’ari mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dengan berbagai berbagai pertimbangan, penangguhan itu akhirnya dikabulkan. As’ari pun bisa kembali berkumpul bersama keluarganya.  

Dengan begitu, As’ari hanya menghuni sel tahanan Polres Probolinggo dari tanggal 5 hingga 9 Juli saja. Setelah itu, penahanan tersangka ditangguhkan, dan kembali bekerja sebagai PNS di Kecamatan Kotaanyar.

Namun, kata AKP Riyanto, dalam seminggu tersangka dikenakan wajib lapor ke Polres Probolinggo sebanyak 2 kali. “Permintaan dari keluarga tersangka dan korban setuju. Tersangka janji akan mengembalikan uang sesuai kerugian yang dialami korban,” jelas pria asal Pasuruan itu, kemarin (11/7).

Meski penangguhan itu dikabulkan, masih kata AKP Riyanto, bukan berarti kasus pidana yang menjerat mantan Sekretaris Desa Gunggungan Lor  itu selesai begitu saja. “Proses hukum tetap berlanjut meski tersangka ditangguhkan,” ungkap mantan Kasatreskrim Polres Situbondo itu.

Sementara itu Camat Kotaanyar Teguh Prihantoro menyampaikan, As’ari yang merupakan staf di Kecamatan Kotaanyar sejak kemarin sudah masuk kerja. Usai apel itu itu pun As’ari langsung pamit pada dirinya untuk laporan ke Polres Probolinggo.

“Terkait kasusnya, saya sudah meminta kepada kasubag umum untuk segera membuat laporan dalam minggu ini. Dimana laporan ini akan kami serahkan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red) setempat. Untuk sanksinya, kami serahkan kepada pimpinan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, As’ari diamankan oleh Satreskrim Polres Probolinggo pada Jumat (5/7) lalu setelah dilaporkan oleh Syafi’i, warga Kelurahan Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan pada Februari 2018.

As’ari dilaporkan telah melakukan penipuan dalam jual beli sebidang tanah seluas 16 hektar dengan harga Rp 600 juta. Ternyata tanah yang ada hanya seluas 4,5 hektar, dan tanah itu berstatus tanah negara bukan milik pribadi. (yek/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan