Hukum & Kriminal

Telat Tera, Bakal Disanksi Penjara atau Denda

KRAKSAAN – Dinas  Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tera dan tera ulang. Salah satu wujud upayanya adalah memberlakukan sanksi kepada pengusaha yang telat melakukan tera.

Namun, Disperindag masih memberlakukan masa sosialisasi sekaligus toleransi. Selama tahun ini sanksi tidak akan diberlakukan. Tetapi, tahun depan, Disperindag akan langsung memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak atau telat melakukan tera pada peralatannya yang memang wajib tera.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Mahbub Junaedi kepada Koran Pantura, kemarin (9/6). Ia mengatakan, untuk tahun ini Disperindag masih memberikan toleransi bagi para pengusaha yang tidak melakukan tera ulang. “Sekarang kami masih memberikan toleransi bagi yang belum tera ulang, atau telat tera. Tetapi, (toleransi, red) itu tidak untuk tahun selanjutnya (2020),” ungkanya.

Kata Mahbub, untuk tahun 2020 pihaknya akan menerapkan aturan yang telah berlaku, yaitu sesuai UU 2/1981 tentang metrologi. Menurutnya, pada Bab VII pasal 25 diatur mengenai perbuatan yang dilarang.

Sedangkan untuk pidananya diatur dalam Bab VIII, Pasal 32 ayat (1) bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. “Jadi yang tidak tera, terancam pidana dan denda untuk tahun berikutnya,” kata Mahbub.

Penerapan aturan ketat sebagaimana diatur dalam UU 2/1981, menurut Mahbub, tentunya bertujuan meningkatkan PAD. Sebab, pada tahun sebelumnya, PAD yang ditarget sebesar Rp 150 juta, hanya bisa terealisasi tidak sampai Rp 100 juta.

Karena itu, kedepan pihaknya berusaha terus untuk mencapai target PAD. “Jadi begitu. Kami akan menggenjot dan tidak segan berlaku tegas kepada para pengusaha yang lalai,” tegasnya.

Selain itu, masih kata Mahbub, tujuan lain penerapan UU 2/1981 juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat pembeli atau konsumen. “Misalnya ada pom (SPBU) yang telat tera, tentunya takarannya akan berkurang. Nah, itu secara tidak langsung, merugikan pembelinya,” kata Mahbub. (yek/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan