Hukum & Kriminal

Walikota Janji Selesaikan, Pematokan Kantor Kelurahan dan SDN


PROBOLINGGO – Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berjanji akan menyelesaikan masalah pematokan tanah kantor Kelurahan Triwung Lor dan SDN Triwung Lor III yang dilakukan ahli waris tanah, Minggu (5/5) lalu. Hanya, belum diketahui wujud penyelesaian masalah itu. Pemkot masih menunggu reaksi dan permintaan ahli waris.

Hal tersebut disampaikan Walikota Hadi Zainal Abidin usai rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo, kemarin (6/5). Walikota tidak menjelaskan detail seperti apa bentuk penyelesaiannya. Menurutnya, pemkot akan terus mengikuti perkembangan kasus pematokan tanah dengan tulisan “Tanah SHM Dijual, Hubungi Nomor…” itu.

Menurut Walikota Hadi, kasus tersebut sudah lama terjadi, yaitu sejak kepemimpinan Walikota HM Buchori dilanjut Walik Hj Rukmini. Dan kasus itu mencuat lagi saat ini. Pihak ahli waris menagih uang ganti rugi yang dijanjikan pemkot sebesar Rp 4,7 miliar.  “Kasus lama. Sejak saya masih belum menjadi walikota,” tandas Walikota.

Seperti diberitakan Koran Pantura kemarin, pada Minggu (5/5) lalu Arik Wardiyanto, salah satu ahli waris yang melakukan pematokan tanah kelurahan dan SDN tersebut. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan protes terhadap pemkot. Sebab, dana Rp 4,7 miliar lebih yang dijanjikan pemkot sejak 2015 untuk tanah tersebut hingga kini tidak direalisasikan.

Sementara, menurut Walikota Hadi, lahan yang saat ini diatasnya berdiri kantor kelurahan, SDN dan TK itu sudah ditukar guling dengan tanah milik pemkot tahun 1974. Dengan demikian, pemkot tidak perlu memberi ganti rugi atas tanah yang diakui bersertifikat atas nama Bullah tersebut. “Sudah lama tukar gulingnya. Lalu di mana tanah pemkot yang ditukar guling, masih kami telusuri,” kata Walikota. 

Lalu mengapa pemkot batal memberi ganti rugi, padahal sudah disepakati tahun 2015?  “Lahan itu kan sudah ditukar guling. Masak masih diganti rugi. Kan pemkot membeli tanahnya sendiri. Ini yang tidak boleh, sehingga sampai sekarang tidak dibayar,” jawab Walikota Hadi kepada sejumlah wartawan.

Bahwa ahli waris akan menggugat pemkot, Walikota Hadi berpendapat hal itu akan lebih baik. Terutama agar perselisihan bisa segera diselesaikan.  Pihak yang bertikai, baik pemkot dan ahli waris, nantinya akan bergerak sesuai keputusan pengadilan. “Kalau ahli waris menggugat, itu lebih baik. Kami akan tunduk pada putusan pengadilan,” tambahnya.

Ada isu bahwa keluarga ahli waris akan membongkar bangunan sekolah dan kantor kelurahan, jika sampai pertengahan Juli permintaan ganti rugi tidak ditanggapi. Atas isu itu, Walikota Hadi berharap tidak sampai terjadi. “Saya sarankan, cara seperti itu jangan dilakukan. Kita duduk bareng saja. Selesaikan dengan kepala dingin,” katanya. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi soal masalah tersebut, Ketua DPRD Agus Rudiyanti Ghaffur mengaku lupa. Terutama apakah dana Rp 5 miliar untuk ganti rugi lahan yang ditempati kantor kelurahan, TK dan SDN di Triwung Lor itu masuk APBD atau tidak. Pihaknya masih akan mencaritahu. “Kami lupa apakah masuk pembahasan di banggar atau tidak. Soalnya APBD 2015. Masih kami cari ya,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel