Hukum & Kriminal

Deposito Tak Cair, Nasabah KSU-MP Laporkan Pengurus


PROBOLINGGO – Sebanyak 31 nasabah Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa (KSU-MP) Kota Probolinggo datang ke Mapolres Probolinggo Kota, Rabu (13/3) siang. Bersama kuasa hukumnya, Abdul Wahab Adi Negoro, puluhan nasabah itu melaporkan pengurus  KSU-MP yang berkantor di Jl Raya Panglima Sudirman, Kota setempat. Sebab, pengurus KSU-MP tak kunjung mencairkan tabungan dan deposito milik nasabah.

Laporan disampaikan ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polresta. Dalam laporan disertakan nilai deposito dan tabungan yang belum dicairkan KSU-MP. Yakni sebesar Rp 7,2 miliar. “Saya punya tabungan Rp 20 juta dan deposito sekitar Rp 1 miliar. Sudah saya minta agar dicairkan, tapi tak segera dicairkan sampai sekarang,” ungkap Suroso (61), warga Jl Hayam Wuruk, salah satu nasabah yang ikut melapor.

Suroso yang mengaku menjadi koordinator para nasabah terpaksa melaporkan pengurus koperasi. Ia mengaku sudah gerah dengan janji-janji pengurus koperasi yang tak kunjung dipenuhi. Pensiunan anggota Polri ini meminta, uangnya dan uang seluruh nasabah koperasi segera dicairkan.

“Kami ini anggota koperasi sejak  tahun 2006. Tujuh bulan lalu, uang kami akan dicairkan. Kami menuntut hak dan keadilan,” ujar Suroso ke sejumlah wartawan. “Jika tidak dicairkan, pihaknya akan melanjutkan proses hukum ini,” imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Agus, salah satu nasabah yang memiliki uang sebanyak Rp 118 juta di koperasi dan belum dicairkan. “Janjinya Desember. Lalu janji lagi Februari. Sampai sekarang uang saya belum cair. Tuntutan kami ya sama. Kembalikan! Jika tidak, dipenjara saja pengurusnya,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum para nasabah, Abdul Wahab Adi Negoro menyatakan, laporan sudah diterima Polresta. Bukti penerimaan milik para nasabah juga sudah diserahkan dipegang. Abdul Wahab mengatakan, kliennya menempuh jalur hukum karena janji-janji pengurus KSU-MP tidak direalisasikan.

“Kami melaporkan pengurus koperasi, bukan pak Welly Sukamto. Kebetulan, ketua koperasinya Pak Welly,” kata Abdul Wahab ketika menunggu bukti penerimaan laporan dari pihaknya.

Selain itu, advokat asal Kota Malang ini mengungkapkan bahwa KSU-MP diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pasal yang digunakan adalah pasal 379 A KUHP tentang penipuan sebagai mata pencaharian. Sedangkan untuk kasus dugaan penggelapannya, yang dilanggar adalah pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Menurut Abdul Wahab, Welly Sukamto sebagai terlapor dan pengurus yang lain turut terlapor, diduga telah menipu masyarakat dan nasabah. Pada tahun 2016, koperasi masih tetap mencari dan menerima tabungan dan deposito dari anggota dan msayarakat. Padahal, kala itu koperasi sudah dalam kesulitan likuiditas. Dalam artian, pihak koperasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

“Koperasi dalam kesulitan likuiditas. Itu pernyataan Pak Welly. Pernyataan itu tertuang di gugatan. Pak Welly kan menggugat mantan ketua koperasi Zulkifli Chalik. Kebetulan, saya sebagai kuasa hukum dari tergugat Zulkifli Chalik,” ungkap Abdul Wahab.

Karena koperasi mengalami kesulitan keuangan, kata Abdul Wahab, mestinya koperasi tidak boleh mencari atau menerima tabungan atau deposito dari siapa pun. Meski, upaya mencari pendapatan dari nasabah dilakukan untuk mengatasi kesulitan koperasi. “Lantas ke mana uangnya? Uang anggota belum ada yang dibayar. Nah, di sinilah penipuannya,” bebernya.

Mengenai penggelapan, Abdul Wahab mengungkapkan Welly telah menjual aset koperasi berupa kantor di Jl Raya Panglima Sudirman. Ia menyebut pada Agustus 2018, kantor KSU-MP dijual 2 kali. Pertama, kantor tersebut laku dijual kepada pembeli pertama dengan harga Rp 7 miliar. Namun, kantor tersebut kembali dijual dan laku kepada pembeli kedua seharga Rp 4 miliar.

“Saat pembeli pertama ke bank untuk mengambil sertifikatnya, ternyata sudah diambil oleh Pak Welly. Ternyata dijual lagi ke orang lain,” ungkap Abdul Wahab.

Menurutnya, menjual aset koperasi untuk membayar uang nasabah yang nyantol, bukan suatu masalah bagi pihaknya. Tetapi jika uang hasil penjualan justru masuk kantong sendiri atau digunakan untuk kebutuhan di luar kebutuhan koperasi, tentu hal itu tidak boleh dilakukan. Maka, kata Abdul Wahab, di sanalah ada unsur penggelapan.

“Buktinya dari Juli 2018 hingga sekarang, uang nasabah tidak ada yang dibayar. Padahal kantor itu dijual pada Agustus 2018. Saya memiliki bukti penjualannya,” bebernya.

Pihaknya saat ini masih mencari dan mengumpulkan data aset koperasi yang belum dijual. Karena menurutnya, aset koperasi adalah jaminan koperasi. Jika koperasi tidak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar tabungan atau  deposito, maka asetnya harus dijual. “Kami masih menginventaris aset koperasi. Nanti saya laporkan ke penyidik temuan kami soal asset koperasi,” terang Abdul Wahab.

Ia berharap Polresta mengeluarkan surat cekal atau segah dan tangkal terhadap Welly dan pengurus koperasi lainnya. Wahab berharap seperti itu, karena khawatir Welly kabur ke luar negeri. Sebab kata Abdul Wahab, KSU-MP tidak hanya bermasalah di Kota Probolinggo. Cabang koperasi di Lumajang dan Pasirian, juga bermasalah. “Harusnya dicekal. Khawatir kabur ke luar negeri,” kata Abdul Wahab.

Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari nasabah KSU-MP. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara melakukan penyelidikan. “Kami akan memanggil dan memintai keterangan pelapor dan pengurus koperasi sebagai terlapor,” terangnya. (gus/eem)

Nasabah dan kuasa hukumnya menyampaikan laporannya ke SPKT Polres Probolinggo Kota. (Agus Purwoko/Koran Pantura)


Bagikan Artikel