Hukum & Kriminal

Parkir Pantai Duta Dilaporkan ke Polda

PAITON – Restribusi parkir kendaraan pengunjung wisata Pantai Duta di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo kembali menjadi polemik. Retribusi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab merosotnya jumlah pengunjung wisata Pantai Duta. Ujungnya, masalah parkir itu dilaporkan ke Disreskrimsus Polda Jatim.

Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara saat dikonfirmasi kemarin (3/3) membenarkan adanya laporan terkait restribusi wisata Pantai Duta. “Ya benar, ada pelaporan soal retribusi parkir di wisata Pantai Duta. Kami sudah menerima laporan itu,” kata mantan Kapolres Probolinggo itu saat dikonfirmasi via telepon.

Menurut AKBP Arman, yang melaporkan masalah retribusi itu adalah Abdul Azis, selaku pengelola Pantai Duta. Sedangkan sebagai terlapor adalah Kepala Desa Randu Tatah Ummi Kulsum. ”Sudah kami tangani,” ujarnya.

Sementara Abdul Azis saat dihubungi kemarin juga mengakui melaporkan masalah retribusi parkir Pantai Duta ke Polda Jatim. Sebab, retribusi parkir yang dipungut di area wisata itu dinilai ilegal.  

“Kenapa saya bilang illegal? Karena yang menarik parkir itu adalah Karang Taruna. Sedangkan Karang Taruna belum memiliki SK dari Bupati. Tidak mungkin juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  yang melakukan penarikan, karena BUMDes juga masih belum mempunyai Perdes (Peraturan Desa),” katanya.

Azis mengungkapkan, sejak polemik yang terjadi di wisata tersebut beberapa bulan yang lalu, dirinya menganggap banyak ketidakjelasan. Bahkan terkait pengelolaan parkir pun dirinya mengaku bukan pemilihan, melainkan penunjukan pada Karang Taruna. “Bukan BUMDes yang mengelola, tapi Karang Taruna,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam keanggotaan dalam pokdarwis Pantai Duta itu, seharusnya terbagi antara perangkat desa dan warga desa sendiri. Kini justru, perangkat desanya dipecat semua dari Pokdarwis. “Biasanya kan 50 persen dari perangkat desa, 50 persen dari warga desa di Pokdarwis itu,” tutur Azis.

Selain terkait pengelolaan retribusi parker, Azis juga melaporkan adanya penyalahgunaan ADD (Anggaran Dana Desa) setempat. Salah satu diantaranya, menurut Azis, yaitu penggelapan perawatan hutan mangrove.

“Oleh karena itu, saya melaporkan kasus ini ke Polda Jatim pada Januari kemarin, soal retribusi parkir. Ada juga terkait ADD yang saya laporkan. Karena banyak yang disalahgunakan,” katanya.

Sementara, Kades Randutatah Ummi Kulsum belum berhasil dikonfirmasi sampai berita ini ditulis kemarin. Koran Pantura telah berkali-kali menghubungi Kades Ummu, tetapi tidak juga ada respons. (yek/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan