Hukum & Kriminal

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo Martiul Chaniago memberikan keterangan kepada media terkait dugaan kasus korupsi pembangunan GIC. (Dokumen/Koran Pantura)

Berkas Kasus GIC P-21, Wawali Segera Disidang Lagi

PROBOLINGGO – Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) yang kini berganti nama Gedung Hayam Wuruk, naik statusnya. Kasus yang menjadikan mantan Wakil Walikota Probolinggo HM Suhadak sebagai tersangka itu berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21. Bahkan berkas itu sudah dikirim oleh Kejari Kota Probolinggo ke Pengadilan Tipikor di Sidoarjo untuk segera disidangkan. 

Kepastian  itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo Martiul Chaniago, Rabu (6/2) siang di kantornya. Hanya, Kajari tidak bisa memastikan kapan kasus tersebut mulai disidangkan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya agenda persidangan kasus korupsi senilai Rp 775.446.730 itu kepada Pengadilan Tipikor.

Menurut Kajari, sidang bisa dilakukan kapan saja, meski Suhadak saat ini masih menjalani hukuman di Lapas kelas II B Kota Probolniggo. Diketahui, Suhadak saat ini menjalani hukuman terkait kasus korupsi pengadaan mebeler dana DAK pendidikan tahun 2009. “Kalau siding nanti, Suhadak harus hadir, meski saat ini masih dalam penjara. Usai sidang, dia kembali lagi ke lapas,” terang Kajari.

Jika sudah diputus oleh hakim Pengadilan Tipikor, Suhadak harus menjalani vonisnya lagi. “Begitu keluar, Suhadak masuk lagi ke lapas. Ya, menjalani putusan dugaan kasus dana pembangunan GIC ini,” tambah Kajari Martiul. 

Dijelaskan, Kejari Kota Probolinggo mengusut kasus GIC dengan kerugian negara mencapai  Rp 775.446.730. Setelah diselidiki, ternyata kerugian negara tersebut mengalir ke kontraktor. “PPK, konsultan dan TPPK, tidak terbukti menerima aliran dananya. Hasil penyelidikan, mengalir ke kontraktor. Kontraktornya kan Suhadak,” tambah Kajari yang kemarin didampingi Kasi Intel Herman Hidayat dan Kasi Pidsus Ciprian Caesar.  

Kajari mengatakan, adanya kerugian negara dalam proyek GIC ditemukan auditor independent yang didatangkan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. “Kami bukan mencari-cari. Bukan orang pula yang kami bidik. Tetapi kami ingin mengembalikan uang negara,” tegasnya.

Lalu menurut Kajari Martiul, jika terpidana nantinya tidak mampu membayar atau melunasi kerugian negara hingga batas yang ditentukan, maka harus diganti hukuman. “Kalau uang Rp 750 juta lebih tidak dikembalikan, diganti dengan hukuman kurungan,” katanya. 

Dalam kasus dugaan korupsi GIC ini, Suhadak sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2018 lalu. Lalu karena tidak terima dijadikan tersangka, Suhadak mengajukan praperadilan. Tetapi, praperadilan itu ditolak. Artinya, penyidikan Suhadak berlanjut, dan Suhadak tetap berstatus sebagai tersangka. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan