Hukum & Kriminal

Dewan Pansuskan PT AFU

PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo akhirnya memutuskan bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas lebih dalam masalah PT Amak Firdaus Utama (AFU). Keputusan itu muncul setelah rapat dengar pendapat (RDP) soal itu kemarin (28/1) sekitar pukul 10.30 berakhir buntu.

Hanya, belum diketahui kapan pansus akan dibentuk, dan mulai menelisik PT AFU yang dipermasalahkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mina Bubu. PT AFU yang memproduksi bata ringan, pabriknya berada di daerah pesisir Mayangan Kota Probolinggo. Nah, lokasi usaha PT AFU ini menurut Pokmaswas Mina Bubu, tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam RDP gabungan Komisi I dan III kemarin sempat terjadi beberapa kali interupsi   dari anggota dewan. Mereka meminta RDP tidak dilanjutkan, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, tidak hadir. Namun RPD tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pokmaswas Mina Bubu dan pihak PT AFU, serta pihak Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Jawa Timur.

Pokmaswas Mina Bubu beralamatkan di Jl Ikan Tongkol Gg II, RT 09  – RW 07  Kelurahan Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo. Menurut Mastuki selaku ketua Pokmaswas Mina Bubu, pihaknya melapor ke dewan karena PT AFU telah menempati kawasan lindung yang sudah ditetapkan pemkot Probolinggo. Itu sesuai Perda Kota Probolinggo nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2009 – 2028.

Mastuki merinci, pasal 76 ayat 2 dalam Perda 2/2010 menyatakan, pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang, Apabila dilanggar, maka (sesuai pasal 78 ayat 2) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, penutupan lokasi, pencabutan dan pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi serta denda administrasi.

Berdasarkan aturan tersebut, Mastuki meminta Pemkot Probolinggo menghentikan sementara atau menutup, serta mancabut izin PT AFU. Sebab, perusahaan yang memproduksi bata ringan itu dibangun di areal konservasi atau kawasan lindung. “Ya, ditutup saja. Karena ini sudah melanggar perda. Ini kan aneh. Perda yang membuat pemkot, tetapi dilanggar sendiri oleh pemkot,” tandasnya.

Selain itu, Mastuki juga mempersoalkan kepemilikan tanah. Disebutkan, PT AFU telah mengantongi sertifikat. Padahal, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di kawasan pantai tidak boleh dimiliki perseorangan.

Sedangkan lokasi yang ditempati pabrik PT AFU masih masuk wilayah pesisir pantai. Mastuki menyebutkan, yang termasuk lahan pantai atau pesisir adalah 100 meter dari air pasang tertinggi. Karena itu, Mastuki heran mengapa hanya PT AFU yang memiliki sertifikat. Sedangkan permohonan kepemilikan yang diajukan oleh warga sekitar, tidak dikabulkan. “Sampai sekarang, warga sekitar tidak ada yang punya sertifikat. Tetapi  PT AFU sudah punya. Padahal, lokasi lahannya, sama,” kata Mastuki terheran.

Hal senada disampaikan Nonot, perwakilan dari DKP Jatim. Menurutnya, lahan di utara Jalan Lingkar Utara (JLU) tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Tanah yang dikuasai Negara tersebut, boleh dimiliki oleh lembaga atau institusi pemerintah, asal untuk kepentingan atau fasilitas umum. “Pemerintah atau lembaga, boleh mengajukan. Misalnya untuk tempat wisata. Kalau untuk perorangan, tidak boleh,” katanya singkat.

Sementara itu, Manajer PT AFU AAA Rudi mengatakan, lahan pabriknya yang saat ini ditempati, bukan didapat dari pengajuan, tetapi hasil membeli dari H. Bukhori Muslim, warga Kelurahan Mayangan. Dan tanah itu sudah bersertifikat atas nama pemiliknya.

Sedangkan pihak Bukhori Muslim lebih dulu membeli lahan seluas 5,4 hektar itu dari Yakub dan sudah ada sertifikatnya tahun 1996. “Kemudian dibeli PT AFU. Sertifikatnya atas nama Iwan Widagdo, Feri Widagdo dan Andrei Widagdo,” ujar AAA Rudi yang saat ini juga menjabat anggota DPRD Kota Probolinggo.

Dengan modal sertifikat itu, kata Rudi, pihaknya mengajuklan izin pendirian pabrik. Dan pabrik itu telah mengantongi izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lalu PT AFU mendirikan perusahaan batu ringan. “Izin-izinnya lengkap. Persoalan ini sudah dihearing tahun 2016. Tidak ada masalah. Kenapa diangkat lagi,” kata Agus yang juga politisi Partai Gerindra. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan