Hukum & Kriminal

Satpol PP Bakal Tertibkan Galian C Ilegal


PROBOLINGGO – Aktivitas tambang galian C di Kabupaten Probolinggo diduga banyak tak mengantongi izin. Untuk itu, Dinas Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap seluruh tambang galian C yang menjalankan aktifitasnya secara ilegal.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Probolinggo Achmad Aruman. Menurutnya, pihaknya telah serius dalam mengawasi dan menegakkan peraturan daerah (Perda) terkait dengan aktifitas tambang di wilayahnya.

“Kalau secara dokumen tidak lengkap atau bahkan tidak ada dokumen perizinannya sama sekali, maka sesuai aturan akan langsung kami tutup atau segel saat itu juga. Namun tetap ada prosedur didalamnya yakni dengan pemberian teguran diawal,” tegasnya, Rabu (19/1).

Pernyataan Aruman ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya pada tahun 2021 saja, Dinas Satpol PP telah menutup sebanyak 4 lokasi tambang ilegal di wilayah kecamatan Lumbang, Kotaanyar, dan Pakuniran.

“Tahun lalu kami sudah tutup sebanyak 4 lokasi tambang ilegal. Saat ini berdasarkan data dari DPMPTSP ada setidaknya 48 lokasi tambang yang telah berijin. Lebih dari itu adalah ilegal dan akan kami tindak kedepannya,” terangnya.

Lebih lanjut, sebelum melakukan penindakan berupa penutupan tambang illegal,  pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Terutama DPMPTSP, Dishub, DLH, dan PUPR.

“Tujuannya untuk memastikan apakah tambang yang akan ditertibkan sudah lengkap atau tidak dokumennya. Kalau sudah lengkap, maka targetnya bisa dialihkan ke tambang lain yang diduga ilegal,” ujarnya.

Di wilayah kecamatan Tongas misalnya, Aruman menyampaikan ada sedikitnya 11 tambang galian C yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun seluruhnya telah mengantongi ijin baik dari pusat hingga daerah.

“Terkait dengan adanya akai demo warga di desa Tanjungrejo kemarin itu, kami akan lakukan pengecekkan langsung di lapangan untuk memastikan legal atau tidaknya tambang yang dikeluhkan warga itu,” katanya. Diketahui, Senin (17/1) lalu sejumlah ibu-ibu warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas nekat menghadang sejumlah truk tambang yang melintasi jalan desanya. Alasannya, kompensasi debu akibat truk tambang itu sudah nunggak empat bulan. Selain itu, melintasnya truk bermuatan tanah itu membuat jalan desa setempat menjadi rusak parah. (tm/iwy)


Bagikan Artikel