Ekonomi

628 Koperasi di Probolinggo Tengah Sakit


PROBOLINGGO – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo mencatat dari 814 Koperasi yang ada di wilayahnya. Sebanyak 628 diantaranya tengah sakit dan terancam dibubarkan. Alhasil hanya tersisa 186 unit Koperasi saja yang masih dinyatakan sehat atau aktif.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindusrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto. Menurutnya, penurunan jumlah koperasi aktif dapat dilihat dari rendahnya tingkat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.

“Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang telah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT,” ujarnya, Jumat (24/2).

Dijelaskannya, koperasi yang dinyatakan tidak aktif itu. Secara otomatis memunculkan stigma yang negatif kepada anggota dan masyarakat sekitar.

Lantaran keberadaan koperasi yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong itu. Ternyata sama sekali tidak memberikan pelayanan atau manfaat kepada anggotanya.

“Jika koperasi sudah tidak dapat mensejahterakan anggotanya, hal ini sudah jauh menyimpang dari khittah dan jatidiri koperasi. Terhadap koperasi tidak aktif, akan dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan operasional dan atau pembubaran koperasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi aset koperasi dan anggotanya,” jelasnya.

Lebih lanjut diterangkannya, pembubaran koperasi ini. Dapat dilakukan sesuai regulasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

“Tahapan pembubaran koperasi oleh pemerintah dilakukan melalui identifikasi koperasi tidak aktif, verifikasi lapangan, publikasi dan penetapan,” terasngnya.

Anung menegaskan langkah pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen koperasi tidaklah cukup. Karena hal itu pada akhirnya kurang dianggap oleh koperasi yang sedang bermasalah. Oleh karena itu diperlukan adanya regulaai yang tegas agar jumlah koperasi yang tidak aktif tidak terus bertambah.

“Untuk mengembalikan khittah koperasi agar sesuai dengan tujuan awalnya. Serta menjaga liquiditas aset dari koperasi. Maka diperlukan adanya regulasi yang tegas agar koperasi yang tidak menjalankan AD ART nya dengan benar, sebaiknya dibubarkan saja,” tegasnya.

Disebutkannya untuk menertibkan koperasi yang tidak aktif ini. DKUPP Kabupaten Probolinggo dalam waktu dekat ini akan melakukan pemetaan dan verifikasi terhadap koperasi yang ada diwilayahnya.

Pemetaan dan verifikasi itu nantinya akan menentukan mana saja koperasi yang hanya disanksi administrasi berupa penghentian operasional, dan koperasi mana saja yang akan dibubarkan sepenuhnya.

“Dengan sanksi penghentian operasional, maka koperasi dilarang melaksanakan kegiatan operasional dan usaha serta harus menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak internal maupun eksternal. Serta melaporkan kondisi eksisting koperasi untuk kemudian menentukan langkah bagi koperasi kedepannya,” sebutnya.

Diharapkannya dengan adanya pemetaan koperasi ini. Dapat mendorong agar koperasi menjadi lebih bertanggung jawab kepada anggotanya. Utamanya untuk penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dari setiap anggotanya.

“Pembubaran koperasi hanya dilakukan jika koperasi itu secara nyata sudah tidak beroperasi atau bahkan tidak lagi ditemukan adanya pengurus dan kantornya, apalagi anggotanya,” pungkasnya. (tm/ra)


Bagikan Artikel