Ekonomi

UMK Kabupaten Probolinggo Tetap


PROBOLINGGO – Pemerintah telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 di Jawa Timur. UMK di Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo pun terpaut cukup signifikan.Dimana UMK Kabupaten Probolinggo senilai Rp 2.553.265,95 dan di Kota Probolinggo senilai Rp 2.376.240,63.

Penetapan UMK  ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Dalam surat penetapan itu pula diketahui bahwa UMK di kabupaten Probolinggo tak mengalami kenaikan alias stagnant dan UMK di kota Probolinggo naik Rp 26.240,63 jika dibanding UMK tahun sebelumnya.

Tak ayal stagnannya UMK di kabupaten Probolinggo ini, mengundang kekecewaan dari kalangan butuh di kabupaten Probolinggo. Pasalnya dengan kondisi UMK yang diberlakukan pada tahun lalu saja. Banyak perusahaan yang menggaji buruhnya tidak sesuai dengan UMK, apalagi saat ini. Dimana UMK-nya tetap stagnan di kala daerah lainnya telah menaikkan UMK para buruhnya.

“Sebagai buruh, tentunya ini kabar buruk. Karena ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Kebutuhan rumah tangga terus meningkat, sedangkan upah yang dibayarkan tidak sesuai. Baik secara UMK maupun nilainya yang tidak bertambah,” ujar Husain salah seorang buruh pabrik kayu di kabupaten Probolinggo, Minggu (5/12) kemarin.

Dijelaskannya, kalaupun memang pemerintah terpaksa tidak menaikkan UMK di kabupaten Probolinggo. Seharusnya pemerintah daerah tidak mengabaikan nasib para buruh yang masih digaji dibawah standar UMK. Pasalnya praktek semacam ini tentunya hanya menguntungkan pihak perusahaan, dan merugikan kaum buruh.

“Kami memahami kondisi saat ini memang te gah sulit. Tapi setidaknya upah kami harusnya ada kebaikan paling tidak mendekati UMK yang berlaku. Tidak seperti saat ini, dimana kami diupah jauh dari UMK yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro, belum berhasil dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait dengan UMK kabupaten Probolinggo yang stagnan.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Probolinggo M. Abas menjelaskan, kenaikan UMK itu merupakan perhitungan Dewan Pengupahan kota setempat. Perhitungannya disesuaikan dengan PP No 36/2021 tentang Pengupahan.

“Jadi setelah rapat dan koordinasi dengan Dewan Pengupahan, ditetapkan UMK naik Rp 26.240. Perhitungan kenaikan itu sesuai dengan PP yang ada. Setelah itu kami ajukan kepada Gubernur Jatim. Lalu pada 1 Desember lalu sudah ditetapkan oleh gubernur,” terangnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel