Demi Kesejahteraan, Pemerintah Desa Sumbersuko Maksimalkan Pembangunan
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Sumbersuko, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo saat ini dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) Rini Handayani. Di bawah kepemimpinannya, Desa Sumbersuko terus berbenah demi kesejahteraan warganya. Salah satu upayanya yakni dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi warga desanya.
Pemdes Sumbersuko memanfaatkan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 untuk merealisasikan sejumlah proyek sarana fisik. Di antaranya pembangunan plengsengan di Dusun Sekolahan sepanjang kurang lebih 250 meter. Selanjutnya ada pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 20 unit di Dusun Kalianyar dan Dusun Sekolahan.
“Kami juga membangun TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Kalianyar. Panjangnya kurang lebih 10 meter. Ada juga pembangunan sanitasi warga sebanyak 3 unit,” tutur Kades Rini.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun pihak desa adalah yang diminta dan dibutuhkan oleh warga yang disampaikan melalui musyawarah desa (musdes). Sehingga pihak desa berupaya memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Tentunya sesuai dengan anggaran yang ada untuk merealisasikan fungsi pelayanan kami kepada masyarakat,” ujar Kades Rini.
Pembangunan sarana fisik selanjutnya akan dilakukan pada pencairan DD tahap 2. Setidaknya ada 4 infrastuktur yang akan dibangun. Meliputi pembangunan plengsengan di Dusun Kalianyar, pembangunan saluran irigasi di Dusun Kajan, pembangunan sumur bor di Dusun sekolahan, serta pembangunan jembatan di Dusun Kalianyar.
“Semoga tidak ada kendala, sehingga realiasi rencana pembangunan fisik itu terwujud dan bermanfaat bagi warga,” harapnya.
Pro Rakyat, Salurkan BLT DD
PEMDES Sumbersuko memiliki kebijakan pro rakyat kecil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya yakni program penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD).
Kades Sumbersuko Rini Handayani memaparkan, penyaluran bantuan ini bertujuan untuk memastikan warga desanya tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terlebih di saat pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian menjadi serba sulit.
“Adanya bansos BLT DD ini kami salurkan tidak asal-asalan. Kami lakukan proses verfak (verifikasi faktual, red) agar data penerima tidak sampai tumpang tindih dengan bansos lainnya,” paparnya.
Ada sebanyak 126 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima BLT DD. Jumlah itu merupakan usulan warga yang disampaikan lewat musyawarah desa (musdes) dan telah disepakati bersama dengan warga.
“Setiap KPM penerima BLT DD kami pastikan tidak menerima bansos lainnya. Karena jika itu terjadi maka akan menjadikan polemik di warga. Sehingga kami harus hati-hati dan itu jadi prinsip kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kades Rini mengatakan bahwa BLT DD ini akan disalurkan hingga akhir tahun nanti. Ia mengungkapkan, anggarannya sudah tersedia lewat DD yang dialokasikan tahun ini.
“Sampai akhir tahun nanti ada, Mas,” tuturnya.
BUMDes Garap Sektor Pertanian
DEMI mewujudkan kemandirian ekonomi desa, Pemerintah Desa Sumbersuko mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur, beberapa tahun lalu. Badan usaha tersebut bergerak di bidang jasa pertanian dan bahan pokok. Usahanya dijalankan di sebuah bangunan di samping Kantor Desa Sumbersuko.
Banyak fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh BUMDes kepada petani desa setempat. Karena itu, banyak warga yang memanfaatkan BUMDes untuk belanja barang dan jasa. Baik kebutuhan bibit dan obat-obat pertanian maupun sewa traktor. Warga juga bisa membeli bahan pokok berupa beras, gula, dan lain sebagainya.
“Keberadaan BUMDes ini sangat membantu masyarakat Desa Sumbersuko. Karena di BUMDes tersebut barang-barangnya lengkap, mulai dari obat pertanian sewa alat pertanian hingga sembako,” kata Kades Sumbersuko Rini Handayani.
Ia menerangkan, rencananya BUMDes Sumber Makmur dalam beberapa waktu ke depan ingin menambah layanan. Penyediaan jasa simpan pinjam adalah rencana prioritas. Namun rencana tersebut terus dikaji agar ketika dibuka kelak, layanannya berjalan efektif.
“Yang kami khawatirkan yakni warga yang pinjam tidak membayar kewajibannya, lalu terjadilah kredit macet. Tentunya kami menghindari hal itu, karena penggunaan dana ini ada pertanggungjawabannya,” terang Kades Rini. (tm/eem)